GENTALANEWS.id - tanjab barat - Ricuh di rapat badan anggaran (Banggar), Tim Kuasa Hukum melaporkan ke Badan Kehormatan (BK) beranikah panggil pimpinan DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar).
Tim Kuasa Hukum, Anggota DPRD Tanjabbar, H Assek, Ferdiono Ramadhan Simanjuntak, mengatakan pihaknya telah melaporkan terkait persoalan kericuhan di Banggar salah satunya terkait ancaman terhadap klayennya saat berada di rapat Banggar tersebut.
"Kami tidak mempersoalkan perbedaan pendapat dalam rapat. Kami hanya meminta BK memeriksa secara objektif dugaan pernyataan yang disampaikan dalam rapat berdasarkan keterangan klien kami. Kami tidak menyimpulkan atau menghakimi siapapun. Biarkan proses pemeriksaan dan alat bukti yang menentukan," katanya, Rabu (9/9/2026).
Ia juga meminta agar BK serius dalam penanganan perkara yang di ajukan oleh pihaknya. Ia meminta agar ada kejelasan dari apa yang dilaporkan.
"Kami juga tidak ingin perkara ini menjadi perang narasi. Kalau memang pernyataan tersebut tidak pernah disampaikan, tentu pemeriksaan dan bukti akan menunjukkan hal tersebut. Sebaliknya, apabila terbukti disampaikan, kami meminta Badan Kehormatan menilai apakah pernyataan tersebut memenuhi atau bertentangan dengan ketentuan Kode Etik DPRD," Ungkapnya.
Ia juga berharap Badan Kehormatan tidak langsung menyimpulkan peristiwa tersebut sebagai perdebatan biasa sebelum seluruh fakta dan bukti diperiksa.
"Karena itu, kami selaku kuasa hukum juga meminta agar Badan Kehormatan juga memeriksa seluruh fakta dan alat bukti yang relevan, termasuk keterangan para pihak, saksi-saksi, notulen atau risalah rapat, rekaman audio/video, serta CCTV apabila tersedia." Pungkasnya.
Sebelumnya pada 28 Agustus 2026 Kericuhan terjadi saat rapat Banggar DPRD Tanjabbar dimana saat itu tengah melakukan pembahasan Dinas pariwisata kebudayaan pemuda dan olahraga dimana keributan itu diduga dipicu atas persoalan kemunculan sejumlah kegiatan seperti rehab stadion Rp500juta, cababang olahraga catur Rp240 juta dan Cabor Drumband Rp325 juta.red
